Kematian YBS, siswa kelas 4 SD di Nusa Tenggara Timur, akibat bunuh diri bukan sekadar tragedi pribadi atau keluarga. Ia adalah tragedi Indonesia.

Di negara maju, termasuk Amerika Serikat, banyak anak juga menderita, umumnya akibat keluarga yang abusif, rapuh, atau pecah. Itu persoalan dunia maju, kegagalan relasi sosial dan budaya-politik modern.

Indonesia berbeda. Persoalan kita adalah persoalan dunia ketiga. Sama-sama kegagalan, tetapi kegagalan sistem, kebijakan, dan mentalitas.

Anak Indonesia, terutama usia SD ke bawah, hidup dalam penderitaan yang nyata dan sistemik: kelaparan, gizi buruk, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang terbatas, serta fasilitas publik yang tidak layak. Stunting masih tinggi. Banyak sekolah tanpa WC. Buku bacaan non-teks nyaris tidak ada. Tekanan ekonomi keluarga terus menghimpit.

Ini menyangkut jutaan anak.

Jika seluruh faktor ini digabungkan, skalanya mendekati 60 persen anak Indonesia hilang harapan, tidak jauh dari tingkat kemiskinan nasional. Semua ini terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi miskin sistem, kebijakan, dan keberanian kolektif untuk maju.

Ironisnya, Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Entah surveinya yang keliru, atau realitas kehidupan anak bukan faktor yang dipertimbangkan.

Ada ukuran yang lebih tajam untuk membaca potensi yang hilang ini. Human Capital Index (HCI) Indonesia berada di angka 0,54. Artinya, anak yang lahir hari ini kelak hanya akan mencapai sekitar 54% produktivitas dari potensi maksimalnya jika pendidikan dan kesehatannya optimal.

Bahkan anak yang kini berusia 10 tahun diperkirakan hanya mencapai 45% dari potensi tersebut. Dengan kata lain, sekitar 45–55% potensi manusia Indonesia hilang di tengah jalan. Ini karena krisis kronis dan sistemik yang dibiarkan berlarut.

Solusi Komprehensif

Apa yang harus dilakukan?

Pertama, persoalan ini harus dilihat secara jernih dan menyeluruh. Tidak ada solusi tunggal atau kebijakan ajaib. Masalah yang kompleks menuntut kombinasi kebijakan yang rasional dan saling menguatkan, bukan melemahkan.

Kedua, tidak ada jalan pintas. Ini bukan persoalan satu atau dua tahun, melainkan kerja sistematis dan berkelanjutan lintas sektor dan lintas generasi.

Ketiga, kehidupan anak sangat ditentukan situasi sosial ekonomi keluarga. Meski, ekonomi tumbuh sekitar 5% per tahun, kemiskinan masih sangat tinggi. Dengan standar yang wajar, sekitar 50% penduduk hidup di bawah US$5 per hari, dan 60% di bawah US$6,85. Akar masalahnya adalah akses ke sumber daya dan ekosistem usaha yang lemah.

Karena itu, pembangunan harus berorientasi pada penciptaan kerja. Perbaiki ekosistem secara utuh: turunkan hambatan berusaha, buka akses input dan pasar bagi UMKM, tautkan pelatihan dengan kebutuhan industri, dan dorong investasi padat karya dengan serapan tenaga kerja yang terukur. Untuk jangka menengah, agroindustri menjadi jangkar rasional karena memadukan padat karya dan padat modal, menaikkan nilai tambah, dan menghidupkan ekonomi desa–kota.

Keempat, bantuan sosial harus dibuat lebih efisien, langsung, terukur, dan terkoordinasi. Program yang terpencar lintas kementerian perlu disederhanakan dan dikelola melalui satu kanal agar biaya administrasi turun, targeting lebih presisi, dan monitoring-evaluasi lebih kuat.

Contohnya, untuk 10% keluarga termiskin (sekitar 7–8 juta rumah tangga), seluruh bansos bagi kelompok ini dipusatkan menjadi bantuan tunai Rp400 ribu per bulan dengan total sekitar Rp30 triliun per tahun. Skema ini lebih rapi dan berdampak sebagai jembatan transisi, bukan program permanen, terutama bila dipadukan dengan layanan dasar yang fungsional.

Kelima, peran masyarakat sipil dan dunia usaha harus jauh lebih aktif. Ketertinggalan anak Indonesia sudah berada pada tahap Krisis, Kronis, dan Struktural (KKS). Pemerintah tidak akan cukup. Di banyak negara, filantropi, komunitas, dan sektor swasta berperan besar dalam pembangunan manusia. Di Indonesia, peran ini masih sangat minim dan terfragmentasi.

Keenam, pemerintah di semua lapisan harus lebih kreatif, inovatif, dan terbuka, khususnya di pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Pendekatan yang kaku dan kadaluarsa tidak lagi memadai. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, negara harus adaptif terhadap gagasan di luar dirinya, bukan resistan atau abai.