(Literacy: A Nation Cannot Solve Problems It Does Not Properly Understand)

Pada tulisan sebelumnya saya menguraikan fakta bahwa Indonesia relatif stagnan. Bukan karena satu atau dua kebijakan yang keliru, melainkan akumulasi kelalaian selama 25 tahun terakhir.

Lalu seorang pembaca bertanya sinis: semua tahu masalahnya. Sekarang, apa solusinya?

Justru di situlah masalahnya.

Saya tidak yakin kita sungguh-sungguh memahami tantangan utama yang kita hadapi. Kita lebih sibuk mencari solusi daripada memahami persoalannya. Padahal, sebuah bangsa tidak dapat menyelesaikan masalah yang kurang dipahaminya dengan baik.

Salah diagnosis menghasilkan salah resep. Obat yang salah bukan sekadar tidak efektif, tetapi dapat memperburuk keadaan. Bangsa juga demikian. Ketika diagnosis keliru, kebijakan yang lahir sering menjadi bagian dari masalah, bukan solusinya.

Sekitar 25 tahun lalu, saya menulis setiap hari di blog The Prospect di AS dengan tagline Promoting a Better Indonesia. Motivasinya sederhana: memahami tantangan fundamental Indonesia agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran.

Seperempat abad kemudian, saya khawatir kita masih sering keliru membedakan gejala dan akar masalah. Kita sibuk memadamkan asap, tetapi gagal menemukan sumber apinya.

Banyak yang menganggap korupsi sebagai masalah terbesar Indonesia. Korupsi memang serius. Namun ada persoalan yang lebih mendasar: rendahnya literasi.

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan memahami realitas—menyerap informasi, membedakan fakta dari opini, mengenali hubungan sebab-akibat, dan menarik kesimpulan yang benar.

Jadi literasi adalah operating system kemampuan sebuah bangsa memecahkan masalah. Jika operating system-nya lemah, seluruh proses di atasnya ikut terganggu, mulai dari pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pembangunan institusi, hingga arah pembangunan nasional.

Lebih dari dua dekade terakhir, sekitar 80% pelajar Indonesia usia 15 tahun hanya memiliki kemampuan berpikir kritis sangat terbatas. Yang mencapai kompetensi global dalam membaca dan berpikir kritis kurang dari 1%, jauh di bawah angka 24% di Korea Selatan.

Lebih mengkhawatirkan, persoalan ini tidak otomatis membaik seiring waktu atau jenjang pendidikan. Dampaknya kini jauh melampaui ruang kelas. Generasi tersebut dan sebelumnya telah memasuki dunia kerja, termasuk posisi-posisi pengambil keputusan.

Estimasi saya, Indonesia hanya memiliki sekitar 0,1% penduduk dengan literasi unggul yang mampu memahami persoalan kompleks dan merumuskan solusi secara jernih. Jika ditambah karakter/integritas, angkanya mungkin hanya sekitar 0,05%. Untuk menjadi bangsa maju, titik kritisnya menurut saya minimal 10%.

Literasi melahirkan pengetahuan. Pengetahuan melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan melahirkan kemakmuran.

Jika Indonesia ingin keluar dari stagnasi, titik mulainya jelas:

Literasi.

(Elwin Tobing, Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS; Menulis buku “NOW or NEVER: Total Transformation of Higher Education as the Key to Indonesia’s Future” yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050. Saat ini mengembangkan gerakan Literacy for the Future (LIFT) untuk transformasi kemampuan berpikir kritis dan karakter generasi muda Indonesia usia 15 ke bawah).