HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan dalam Krisis Kronis Struktural
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Mari berhenti sejenak melihat kenyataan dengan jujur.
Pendidikan Indonesia bukan sekadar memprihatinkan. Ia sudah masuk kategori KKS: Krisis Kronis Struktural.
Krisis, karena masalahnya sudah berat.
Kronis, karena berlangsung selama beberapa dekade.
Struktural, karena akar masalahnya saling terkait: tata kelola, anggaran, kualitas guru, infrastruktur, budaya membaca, politik pendidikan, dan lemahnya ekosistem pengetahuan.
Temuan Lant Pritchett menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran Indonesia tertinggal sekitar 128 tahun dari negara maju. Dalam konteks pendidikan tinggi dan ekosistem inovasi, penelitian kami bahkan menunjukkan jarak yang lebih brutal: Indonesia tertinggal sekitar 250 tahun.
Ini bukan hiperbola. Ini potret kegagalan yang terlalu lama dinormalisasi.
Selama lebih dari dua dekade, tes internasional menunjukkan pola yang sama. Sekitar 75 sampai 80 persen siswa Indonesia masih berada pada kemampuan literasi dan berpikir kritis yang sangat minimum, yaitu di bawah level 2 dari 6. Artinya, mereka belum mampu memahami secara fungsional apa yang mereka baca.
Yang lebih mengkhawatirkan, kurang dari 1 persen murid Indonesia berada pada level 4 sampai 6, yaitu level yang menuntut kemampuan memahami bacaan kompleks, menerapkan pengetahuan, mengevaluasi informasi, dan berpikir kritis.
Bandingkan dengan Korea Selatan. Sekitar 24 persen muridnya berada pada level tinggi. Mereka tidak hanya membaca. Mereka memahami. Mereka menalar. Mereka menguji gagasan. Mereka mampu menghubungkan bacaan dengan masalah nyata. Itu sebabnya mereka bisa berinovasi.
Tidak heran, dalam periode 2000 sampai 2023, jumlah paten per 1 juta penduduk di Indonesia hanya 84. Di Korea Selatan, 93 ribu. Selisihnya lebih dari 1.000 kali lipat.
Mengapa pendidikan Indonesia sangat tertinggal?
Karena pendidikan adalah salah satu bidang yang paling salah urus di negeri ini. Terlalu birokratis. Terlalu politis. Terlalu jauh dari anak, guru, buku, kelas, laboratorium, dan proses belajar yang sesungguhnya.
Anggaran pendidikan besar di atas kertas, tetapi bocor secara makna. Dana desa dihitung sebagai pendidikan. Bansos dihitung sebagai pendidikan.
Kartu Indonesia Pintar atau KIP, misalnya, pada dasarnya adalah bantuan sosial. Penting untuk keluarga miskin, ya. Tetapi itu bukan pembangunan kualitas sekolah. Bukan perbaikan ruang kelas. Bukan penguatan perpustakaan. Bukan pelatihan guru yang serius. Bukan transformasi pembelajaran.
Akibatnya pahit. KIP berisiko menjadi *Kartu Indonesia Pembodohan* bila negara berhenti pada bantuan tunai dan mengabaikan mutu belajar.
Sekitar 30 sampai 50 persen sekolah tidak memiliki fasilitas dasar yang layak. Toilet tidak ada atau rusak. Air bersih cukup terbatas. Ruang kelas rapuh. Perpustakaan hidup hanya di papan nama. Laboratorium kosong. Akses terhadap buku non-teks sangat terbatas. Guru dibebani administrasi. Murid dibebani ujian. Sistem dibebani politik.
Kurikulum berganti, tetapi cara berpikir tidak berubah.
Sekolah kita sering menuntut anak untuk berprestasi, tetapi tidak memberi mereka lingkungan belajar yang layak.
Ini bukan hanya krisis pendidikan. Ini krisis masa depan bangsa.
Jika trajektori hari ini diteruskan, pendidikan Indonesia tidak akan sekadar tertinggal. Ia akan tertinggal lebih cepat. Negara lain bergerak dengan riset, sains, teknologi, buku, budaya belajar, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita masih sibuk dengan seremoni, jargon, proyek, dan politik anggaran.
Delapan puluh tahun Republik Indonesia. Namun pendidikan kita masih tertinggal 130 sampai 250 tahun dari negara maju.
Tidak ada jalan pintas. Tidak ada solusi instan. Ini tidak bisa diselesaikan dengan model bimbingan belajar. Tidak bisa dengan mencetak beberapa “superstar” sambil membiarkan jutaan anak tetap terabaikan. Tidak bisa dengan lomba, slogan, atau aplikasi baru yang hanya mempercantik permukaan.
Yang dibutuhkan adalah transformasi total ekosistem pendidikan Indonesia.
Institusinya harus dibenahi. Pendanaannya harus jujur. Guru harus dimuliakan dengan kualitas, bukan hanya retorika.
Sekolah harus menjadi tempat belajar yang layak. Buku harus kembali menjadi pusat peradaban. Kampus harus menjadi mesin ilmu, bukan pabrik gelar. Riset harus dihargai. Inovasi harus ditanam. Dan seluruh bangsa harus membangun budaya yang mengejar, menghormati, dan menjunjung tinggi pengetahuan.
Karena bangsa yang tidak serius mendidik anak-anaknya sedang menyiapkan kekalahannya sendiri. Dan kekalahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan.
- Di ruang kelas yang rusak.
- Di toilet sekolah yang tidak ada atau tidak layak.
- Di perpustakaan yang tidak ada atau kosong.
- Di murid yang membaca, tetapi tidak memahami.
- Di negara yang menjadikan pendidikan tidak lebih proyek.
- Dan di negara yang merayakan pendidikan, tetapi belum sungguh-sungguh membangunnya.
(Elwin Tobing, Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS; Menulis buku “NOW or NEVER” yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050. Elwin juga mengembangkan Gerakan LIFT- Literacy for the Future dan Program NEXUS sebagai suatu ekosistem mentransformasi literasi, karakter, dan minat sains anak murid Indonesia).