BOM DEMOGRAFI
Masalah Terbesar Kedua RI (Bg. 2)
75% Potensi dan 5 Tahun Sekolah Hilang
Kalau masalah pertama adalah rapuhnya fondasi belajar, maka masalah kedua adalah akibat lanjutannya: fondasi yang lemah itu kini memasuki usia produktif. Pada titik ini, persoalan pendidikan tidak lagi berhenti sebagai soal sekolah. Ia berubah menjadi persoalan ekonomi, struktur sosial, dan derajat: bom demografi.
Bonus demografi terlalu lama diperlakukan seperti mantra. Seolah-olah ketika jumlah penduduk usia kerja membesar, Indonesia otomatis akan melompat menjadi negara maju. Padahal bonus demografi bukan jaminan. Ia hanya jendela kesempatan.
Sebuah negara hanya dapat mengubah bonus demografi menjadi dividen bila penduduk usia produktifnya sehat, terdidik, terampil, disiplin, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi. Tanpa itu, jumlah besar bukan kekuatan. Ia justru menjadi akumulasi kerentanan: produktivitas rendah, pekerjaan informal yang membengkak, upah yang tertahan, dan frustrasi sosial yang menebal.
Apa artinya ledakan usia kerja jika yang tumbuh bukan kapasitas, melainkan keterbatasan?
Di situlah masalah kedua Indonesia berdiri. Kita memasuki fase demografi yang menentukan dengan terlalu banyak penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum cukup siap untuk hidup dan bekerja dalam ekonomi modern. Padahal ekonomi abad ke-21 tidak lagi terutama bertumpu pada tanah, bahan mentah, atau jumlah orang semata. Yang menentukan justru kualitas modal manusia (human capital).
75 Persen Potensi Hilang
Seperti dibahas pada bagian pertama, Human Capital Index (HCI) Indonesia pada 2020 berada di angka 0,54. Artinya, anak yang lahir di Indonesia hari ini diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 54 persen dari produktivitas yang seharusnya bisa diraih bila ia menikmati pendidikan penuh dan kesehatan yang baik.
Itu sudah buruk. Tetapi ada angka yang lebih telak: Utilization-Adjusted Human Capital Index (U-HCI) Indonesia hanya 0,36. Artinya, setelah mutu pendidikan dan kesehatan diperhitungkan, potensinya turun lagi ketika realitas pasar kerja ikut dimasukkan, karena tidak semua orang dewasa benar-benar terserap dan dimanfaatkan secara produktif.
Memang, HCI dan U-HCI berbicara tentang anak yang lahir hari ini untuk memproyeksikan produktivitas mereka saat dewasa. Jadi angka 0,54 dan 0,36 bukan angka resmi untuk angkatan kerja Indonesia saat ini, yang lahir sekitar dua dekade lalu. Tetapi justru di situlah petunjuk pentingnya. Sangat masuk akal bila U-HCI angkatan kerja Indonesia sekarang lebih rendah dari 0,36, bahkan mungkin berada di bawah 0,30.
Agar lebih konkret, mari gunakan ilustrasi sederhana. Misalkan sekitar 50 persen penduduk menikmati pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih baik. Sebagai pembanding, proporsi tenaga kerja berpendidikan SLTA atau lebih tinggi pada 2025 menurut BPS sekitar 48 persen.
Lalu anggap kelompok pertama rata-rata hanya mencapai 30 persen dari potensi produktivitasnya, sedangkan kelompok kedua hanya 20 persen. Hasil gabungannya adalah 0,25.
Artinya, produktivitas yang benar-benar tercapai rata-rata hanya seperempat dari potensi yang semestinya ada. Sisanya, 75 persen, hilang di jalan. Hilang karena kualitas pendidikan lemah, kesehatan tidak cukup kuat, dan pasar kerja belum mampu memanfaatkan manusia secara produktif.
Itupun, perkiraan minimum, karena tingkat kualitas pendidikan ternyata lebih buruk dari angka durasi pendidikannya seperti diuraikan berikut.
Lima Tahun Sekolah yang Hilang
Masalah itu tampak lebih terang melalui Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS), yaitu lama bersekolah yang telah disesuaikan dengan mutu pembelajaran. Jadi yang diukur bukan sekadar durasi sekolah, melainkan kapasitas belajar yang benar-benar terbentuk. Di sinilah potret kualitas tenaga kerja Indonesia menjadi lebih jujur.
Secara nominal, anak Indonesia yang mulai sekolah pada usia empat tahun dapat berharap menempuh 12,4 tahun pendidikan. Sekilas, itu tampak cukup baik. Hampir lulus SLTA. Tetapi setelah mutu pembelajaran diperhitungkan, angkanya tinggal 7,8 tahun, kira-kira setara SMP kelas 2.
Jadi, hampir lima tahun sekolah pada praktiknya tidak sungguh menghasilkan kapasitas belajar yang semestinya. Sia-sia.
Temuan ini sejalan dengan survei OECD tentang literasi orang dewasa di Jakarta pada 2015. OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan berpikir kritis lulusan sarjana di Jakarta tidak lebih baik daripada pelajar sekolah menengah atas di negara maju.
Survei yang sama juga menemukan bahwa hampir 70 persen orang dewasa di Jakarta berada pada Level 1 atau kurang dalam literasi. Itu bukan sekadar angka buruk. Itu vonis atas rendahnya kualitas pembelajaran.
Pada level ini, seseorang umumnya hanya mampu membaca teks pendek tentang topik yang akrab dan menemukan satu informasi yang sangat spesifik. Struktur argumen, nuansa makna, dan tuntutan penalaran belum sungguh dikuasai.
Artinya, sekitar 70 persen orang dewasa di Jakarta belum mampu memahami bacaan yang menuntut nalar. Estimasi saya, untuk seluruh Indonesia angkanya bisa mencapai 90 persen.
Mari gunakan pendekatan LAYS sekali lagi. Pada 2025, sekitar 90 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan akademi atau kurang, atau sekitar 14 tahun masa sekolah. Tetapi bila disesuaikan dengan kualitas pendidikan yang mereka terima, kapasitas belajarnya rata-rata hanya setara kelas 3 SMP. Dengan ukuran yang sama, lulusan S1 Indonesia secara rata-rata populasi kira-kira setara murid SMA kelas 2 dalam hal kapasitas pembelajaran.
Ini tentu bukan ukuran semua individu Indonesia. Ini ukuran representatif pada tingkat populasi: ukuran tentang bagaimana pendidikan formal benar-benar berubah, atau gagal berubah, menjadi kemampuan.
Human Capital Transformation
Di situlah akar persoalannya. Indonesia punya schooling, tetapi belum cukup menghasilkan learning. Kita punya lama belajar, tetapi belum cukup menghasilkan kapasitas. Kita punya gelar, tetapi nalar sering kali belum ikut tumbuh.
Masalah ini menjadi jauh lebih gawat karena ekonomi global kini makin bertumpu pada kualitas modal manusia. Tanpa kualitas yang memadai, yang lahir bukan ledakan produktivitas, melainkan pembengkakan pekerjaan informal, meluasnya kerja rentan, rendahnya upah, dan frustrasi sosial yang kian menebal. Di situlah bonus demografi berbalik menjadi bom demografi.
Ini bukan lagi semata soal literasi dasar. Ini soal kompetensi, kapabilitas, dan inovasi. Singkatnya, ini persoalan yang fundamental, konsekuensial, sekaligus kronis.
Karena itu, jawabannya tidak mungkin berupa proyek pengadaan, langkah parsial, kebijakan sarat slogan, program coba-coba, populisme sesaat, atau skema quasi bantuan sosial yang lebih sibuk menyentuh gejala daripada akar, dan, tidak jarang, lebih akrab dengan rente daripada hasil.
Solusinya adalah transformasi human capital. Dan itu harus terarah, tepat, sistematis, dan berkelanjutan. Sama pentingnya, transformasi itu harus dirancang oleh mereka yang sungguh memahami persoalan dan solusi di atas, bukan oleh mereka yang lebih cepat mencium proyek daripada masalah.
(Elwin Tobing, Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS; Menulis buku “NOW or NEVER” yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050. Elwin juga penggagas Gerakan LIFT- Literacy for the Future dan Program NEXUS sebagai suatu ekosistem mentransformasi literasi, karakter, dan minat sains peserta didik Indonesia).